Oleh: agung | Maret 5, 2009

INSENTIF PAJAK PENGHASILAN 21

Insentif Pajak Hanya Untuk Gaji Dibawah 5 Juta
JAKARTA. Ada kabar baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) karyawan alias PPh 21 dan bergaji dibawah Rp 5 juta per bulan. Pasalnya, pemerintah lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah memutuskan kapan mulai efektif aturan tersebut dan ditujukan untuk siapa.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, insentif fiskal senilai Rp 6,5 triliun tersebut bakal efektif bulan ini juga. Yakni pembayaran PPh 21 bulan Febuari yang sedianya di bayarkan pada bulan Maret. “Mulai efektif Febuari, ya berarti pajak Februari yang di bayar Maret kalau tidak salah nanti tanggal 10,” ujar Darmin, Rabu (25/2).
Karena insentif yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat alias WP, maka hanya WP yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang menerima. Dimana batas PTKP mulai awal tahun ini adalah WP yang mengantongi gaji Rp 15,84 juta per tahun.

Darmin menjelaskan, instansinya bakal membuat daftar sektor usaha apa saja yang bisa mengajukan permohonan insentif untuk karyawannya. “Tidak semua karyawan karena karyawan dengan gaji sampai Rp 5 juta saja yang dapat. Yang diatas Rp 5 juta tidak dapat karena mereka sudah menikmati penurunan tarif,” lanjut dia.

Menurut dia, detail mengenai insentif tersebut masih akan dibahas secara intern oleh pemerintah. Tapi sedikit lagi dia membocorkan, insentif PPh 21 itu dapat digunakan oleh seluruh karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan tanpa mempersoalkan statusnya. “Jadi nggak terkait dengan status kontrak yang penting, di pungut pajaknya. Tapi yah hanya yang sampai gaji Rp 5 juta,” sambungnya.

Sekedar informasi, berdasarkan UU 36 tahun 2008 tentang PPh menyebutkan, tarif pajak WP orang pribadi (OP) mulai awal tahun 2009 mulai dari 5% sampai Rp 30 %. Tarif 5% dikenakan bagi WP OP yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun. Kedua, bagi WP OP bergaji diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenakan 15%.

Ketiga, sedang WP OP berpenghasilan Rp diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta per tahun terkena 25%. Keempat, WP OP bergaji Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak 30%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui di tempat yang sama,menambahkan, dengan nilai dana yang dialokasikan tersebut maka pemerintah menargetkan dapat memberikan insentif selama satu tahun. “Untuk PPh 21, nanti pelaksanaannya berdasarkan satu tahun fiskal. Jadi selama tahun pjk ini,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, dia memastikan, payung hukum untuk pelaksanaan kebijakan tersebut bakal segera diterbitkan. Ditergatkan, awal bulan depan aturan yang dimaksud sudah terbit. “Nanti kita lihat apakah peraturan menteri keuangan (PMK) atau peraturuan direktur jenderal (Perdirjen). Apapun, insentif ini untuk tahun pajak 2009,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Kepabeanan Hariyadi B.Sukamdani mengatakan, Kadin menyambut baik langkah pemerintah tersebut. “Besaran gaji yang menerima insentif ini sangat pas karena kalau kegedean, nanti sedikit yang menerima dan pemerintah bisa rugi besar,” kata dia.
Martina Prianti


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: